Ada tulisan menarik berjudul Membangun Gerakan Ekonomi Kolektif dalam Pertanian Berkelanjutan; Perlawanan terhadap Liberalisasi dan Oligopoli Pasar Produk Pertanian oleh Akhmad S. Ada isu menarik yang akan aku komentari lebih jauh.

Pertanian rakyat juga masih menghadapi banyak persoalan. Sulitnya memenuhi faktor-faktor produksi, dari tanah hingga sarana produksi pertanian (benih, pupuk, dll.), dukungan infrastruktur pertanian, inefisiensi akibat tinginya biaya input, minimnya aplikasi teknologi, sampai rendahnya nilai tukar hasil produksi pertanian merupakan masalah yang kunjung hilang dari dunia petani dan pertanian kita.

Yups, yang akan aku komentari adalah isu inefisiensi akibat tingginya biaya input, dan tulisan ini lebih menukik pada input SDM (baca: upah buruh). Komentar ini didasari oleh hasil observasiku pada masyarakat tegalan di Haurbentes, kec. Jasinga, kab Bogor Barat.

Tersebutlah Pak Kotjot, seorang petani tegalan di sekitar hutan milik TN Gn Halimun. Pak Kotjot memiliki lahan garapan hampir 1 ha yang ditanami padi dengan frekuensi dua kali per tahun. Pola penggarapan tegalan milik pak Kotjot terbilang tidak lazim bagi saya yang terbiasa dengan pola penggarapan orang Jawa pada umumnya. Proses penanaman padi (tandur) dan pemanenan (harvesting) dilakukan oleh sekelompok “mitra”. Dengan terlibat dalam dua proses ini, “mitra” tersebut berhak mendapatkan seperlima (20%) dari hasil pertanian. Padahal dalam proses lainnya, “mitra” tersebut tidak menanggung beban apa pun. Jika mereka terlibat dalam proses lain, misalkan menyiangi rumput, maka untuk setiap keterlibatan ini mereka dinilai dengan satuan upah lazimnya buruh tani. Entah dari mana praktek seperti ini bermula, tapi faktanya sekarang ini dialami oleh Pak Kotjot.

bisa dibayangkan, kalau biaya SDM untuk dua proses saja (menanam dan memetik hasil panen) sudah mencapai 20% dari hasil, lantas berapa yang didapatkan Pak Kotjot setelah dikurangi biaya untuk benih, pupuk dan pestisida, upah buruh untuk proses lainnya, pajak bumi bangunan, dst?

Tingginya biaya SDM ini mengakibatkan banyak pemilik tegalan nan pesimis bin males lebih memilih menelantarkan tegalan yang dimilikinya. Hal ini berakibat pada lahan pekerjaan yang makin menyempit. Beberapa tetangga Pak Kotjot yang cukup optimis bin kreatif memilih menanami tegalannya dengan tanaman keras bermodal kolektivitas. Masing-masing pemilik tegalan bergantian mengolah tegalan milik anggota paguyuban tersebut.

Sampai di sini, saya sempat bertanya kenapa praktek kolektif yang bisa menekan biaya ini hanya berlaku untuk tanaman keras, tidak untuk Pak Kotjot yang menanam padi. selidik punya selidik, rupanya hal ini didasari oleh terbatasnya tegalan yang menurut mereka layak untuk ditanami padi. Jarang ada petani padi dengan luasan yang setara di daerah ini. Kesulitan dalam konversi menyebabkan petani padi seperti Pak Kotjot untuk membuat paguyuban. Isu homogenitas ini menjadi penting rupanya dalam menggalang kolektivitas dalam pertanian.

Seandainya Saudara berada dalam posisi pak Kotjot, apa yang akan Saudara lakukan?